Jakarta – Tren bekerja dari kantor (WFO) kembali menguat. Jumlah karyawan yang kembali bekerja penuh dari kantor kini mencapai titik tertinggi sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Fenomena ini memicu perdebatan tentang masa depan sistem kerja hybrid dan hak pekerja untuk bekerja dari rumah (WFH).
Perusahaan mendorong kehadiran fisik demi meningkatkan produktivitas. Namun, fleksibilitas kerja dinilai tetap relevan bagi sebagian pekerja.
Data terbaru dari Irlandia menunjukkan penurunan jumlah pekerja WFH sebanyak 15.900 orang dalam setahun terakhir. Angka ini setara dengan 1,6 persen dari total angkatan kerja di negara tersebut.
Saat ini,total pekerja yang masih WFH tercatat sebanyak 956.700 orang.
Sebaliknya, jumlah pekerja yang tidak pernah WFH meningkat signifikan. Angkanya naik 74.200 orang menjadi 1.865.600 pekerja.
Kenaikan ini mengindikasikan adanya perubahan kebijakan di berbagai organisasi. Banyak perusahaan mulai memperketat aturan kehadiran fisik dan mengurangi fleksibilitas kerja jarak jauh.
Di tengah perubahan tren ini, muncul dorongan agar pekerja memiliki hak yang lebih kuat untuk bekerja secara remote.
Associate Professor di University of Limerick,Sarah kieran,menilai diskusi mengenai hak kerja dari rumah sangat penting.
Partai Buruh setempat mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) Work Life Balance, Right to Remote Work Bill 2026. RUU ini bertujuan memberikan hak yang lebih besar kepada pekerja terkait kerja dari rumah.
Kieran menambahkan,banyak faktor ekonomi dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan kerja jarak jauh.
“Ada banyak faktor ekonomi dan sosial yang sangat nyata bagi karyawan terkait waktu perjalanan, biaya perjalanan, dan perumahan terjangkau yang mendorong orang keluar dari kota,” ungkapnya.
Namun, ia juga mengingatkan dampak besar jika seluruh pekerja sepenuhnya bekerja dari rumah. “Tetapi, jika semua orang bekerja dari rumah, mata pencaharian ekonomi akan hancur,” katanya.
