Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini juga diharapkan dapat diikuti oleh perusahaan swasta.
Tujuan utama dari kebijakan WFH ini adalah untuk mengefisienkan anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa WFH akan diberlakukan setelah Lebaran.
“Penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menjelaskan, penerapan WFH diharapkan dapat menghemat hingga seperlima penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) harian.
Rincian teknis mengenai pelaksanaan WFH masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut.
Pemerintah berharap, selain ASN, perusahaan swasta dan pemerintah daerah juga dapat menerapkan kebijakan serupa.
“Teknisnya akan disiapkan. Diharapkan tidak hanya ASN,tetapi (perusahaan) swasta dan juga pemda-pemda (menerapkannya),” ujar Airlangga.
Airlangga berjanji akan segera menginformasikan detail pelaksanaan WFH kepada publik setelah konsepnya matang.
Sebelumnya, usulan WFH juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah.
Presiden mencontohkan Pakistan yang memotong waktu kerja menjadi empat hari sebagai langkah antisipasi.
“Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah, maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” jelas Presiden Prabowo.
