JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya akibat lonjakan harga plastik yang tidak terkendali. Kenaikan harga bahan baku ini dinilai telah melampaui pola fluktuasi normal dan mulai menekan keberlangsungan dunia usaha.
Shinta menjelaskan, jika tekanan biaya produksi terus berlangsung tanpa intervensi kebijakan yang memadai, perusahaan terpaksa mengambil langkah efisiensi yang drastis. Pada tahap awal, dunia usaha akan melakukan penyesuaian operasional seperti pengurangan jam lembur serta menunda rencana ekspansi maupun rekrutmen karyawan baru.
Namun, ia menegaskan bahwa risiko PHK menjadi nyata apabila kondisi ini berkepanjangan, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada kemasan plastik, seperti sektor makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel.
Lonjakan harga ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi global. Pasalnya, sekitar 70 persen pasokan nafta—bahan baku utama biji plastik—berasal dari Timur Tengah. Data mencatat harga nafta melonjak hingga 45 persen, yang kemudian mendorong kenaikan harga resin PET mencapai 60 persen. Akibatnya, pabrik pemasok kemasan terpaksa memangkas kapasitas produksi hingga 30 persen, sementara harga kemasan di pasar melambung 100 hingga 150 persen.
Pelaku usaha kini terjepit dalam dilema. Di satu sisi, mereka harus menjaga harga produk tetap terjangkau guna menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, tekanan biaya produksi yang tinggi terus menggerus profitabilitas, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor dengan margin keuntungan tipis.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah sedang berupaya mencari alternatif negara pemasok bahan baku plastik untuk menstabilkan harga dan pasokan di dalam negeri.
Budi mengakui bahwa selama ini ketergantungan pada nafta dari Timur Tengah terganggu oleh hambatan logistik dan ketatnya persaingan global. Pemerintah kini tengah menjajaki kerja sama pasokan alternatif dari Afrika, India, dan Amerika Serikat untuk memastikan industri nasional tetap berjalan.
