Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) bertransformasi menjadi perseroan daerah (perseroda) sejak Agustus 2025.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi kalimantan Barat itu diharapkan semakin siap menghadapi tantangan transformasi digital, sekaligus memperkuat fondasi layanan berbasis teknologi yang andal, efisien, dan sesuai standar global.
Persiapan tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan IT Service Management berbasis Facts Technology Infrastructure Library (ITIL) dan ISO/IEC 20000. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bank Kalbar dalam memperkuat tata kelola layanan teknologi informasi yang kian krusial di tengah akselerasi digital perbankan.
Penguatan sistem manajemen layanan IT yang terstandar dinilai penting untuk mendukung kinerja bisnis bank secara berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
Dari sisi kinerja, Bank Kalbar mencatat capaian positif dengan laba bersih Rp511 miliar pada tahun buku 2025 serta kontribusi dividen Rp135,8 miliar kepada pemerintah daerah.
Selain itu, risiko kredit tercatat rendah dengan NPL Gross 1,85 persen dan NPL Net 0,58 persen, efisiensi operasional 69,94 persen, permodalan sangat kuat dengan CAR 36,97 persen, profitabilitas stabil melalui ROA 2,61 persen dan ROE 12,28 persen, serta likuiditas terjaga dengan LDR 85,59 persen.
Bank Kalbar juga membukukan total aset Rp27,68 triliun dengan aset produktif sebesar Rp26,75 triliun pada tahun lalu. BUMD ini juga resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai calon direktur utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026.
Penunjukan itu diharapkan memperkuat dukungan terhadap program pemerintah serta peran bank daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. “Kondisi Bank Kalbar sangat sehat yang dapat dilihat dari kinerja keuangan sepanjang 2025,” tuturnya.
Selanjutnya, upaya Bank Kalbar dalam meningkatkan ekonomi daerah terlihat dari penyaluran kredit UMKM yang mencapai Rp2,93 triliun dengan jumlah debitur 19 ribu nasabah berdasarkan data terakhir perseroan per 31 Maret 2026.
“Penambahan kredit UMKM tetap menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi, penguatan fungsi kepatuhan, serta pelaksanaan audit secara berkala sebagai bagian dari ‘three lines of defense’,” jelas Edy.
