Jakarta – Industri plastik dan petrokimia di dalam negeri belum menunjukkan gejolak pemutusan hubungan kerja, meski tekanan usaha terus membayangi sejak jauh sebelum konflik Iran dengan AS-Israel memanas pada akhir Februari 2026. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut hingga kini tidak ada satu pun anggotanya yang melaporkan PHK.
Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menegaskan tekanan terhadap pelaku industri sebenarnya sudah terasa lebih dulu. Namun,ia menekankan kondisi itu belum berujung pada pengurangan tenaga kerja,baik saat ini maupun untuk periode mendatang.
“Berdasarkan data yang kami terima sampai hari ini,tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan PHK. Karena itu, Inaplas juga tidak pernah menyampaikan laporan PHK kepada pemerintah,” kata Suhat dalam diskusi bersama forwin di Jakarta, Selasa (5/5).
Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menambahkan, dalam sekitar 10 tahun terakhir, anggota asosiasi di sektor petrokimia dan pengolahan plastik hampir tidak pernah melakukan PHK. Menurut dia, struktur bisnis di industri ini membuat banyak perusahaan tetap bertahan karena memiliki beragam pelanggan.
Kondisi itu berbeda dengan perusahaan yang hanya bergantung pada satu pembeli. Edi menilai, saat pasar terganggu oleh dumping atau masalah lain, perusahaan seperti itu jauh lebih mudah terpukul.
“Kalau sangat tergantung pada satu pelanggan lalu kena dampak dumping dan sebagainya sampai akhirnya tutup, itu bisa saja terjadi. Tapi secara sistemik, di industri plastik jarang sekali terjadi, baik di Indonesia maupun kawasan regional,” ujarnya.
Meski begitu, Edi mengingatkan tekanan yang berlangsung lama tetap berpotensi memaksa perusahaan melakukan efisiensi. Ia hanya menegaskan,sejauh ini anggota Inaplas belum mengarah ke kondisi tersebut.
“Kalau terus-menerus tidak ada bahan baku dan tidak ada yang diproduksi, ya pasti susah juga. Tapi sejauh ini saya melihat belum ke arah sana, dan kita berharap jangan sampai terjadi,” kata dia.
Inaplas juga menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih agresif untuk menjaga ketahanan industri nasional. Sejumlah insentif yang sudah ada, seperti tax holiday dan tax allowance, dinilai belum memadai untuk menopang investasi besar yang butuh waktu panjang.
Karena itu, Edi mendorong penambahan insentif fiskal serta kebijakan energi industri yang lebih menjamin ketersediaan bahan baku. Menurut dia, dua hal tersebut menjadi penentu agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah tekanan pasar yang belum reda.
