Padang – Pemerintah Kota padang menutup rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat melalui agenda exit meeting di Gedung Putih, rumah Dinas Wali Kota padang, Rabu (6/5/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran menyebut proses audit yang berlangsung selama beberapa bulan itu menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim BPK yang telah memberikan pendampingan dan supervisi selama pemeriksaan.
Fadly menegaskan, seluruh catatan, masukan, dan temuan dari BPK akan segera dibahas di internal pemerintah kota. Ia telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti setiap poin yang membutuhkan penyempurnaan.
“Komitmen kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan visi Padang Amanah,” ujar Fadly.
Ia juga meminta komunikasi dengan BPK tetap terjaga agar proses perbaikan dokumen berjalan mulus hingga terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut dia,seluruh catatan auditor akan dijadikan dasar untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan.
Di kesempatan yang sama, Fadly menyatakan optimistis Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025. Jika target itu tercapai, maka menjadi WTP ke-13 bagi Kota Padang dan yang ke-12 secara beruntun sejak 2014.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat Dedi Efendi mengapresiasi sikap kooperatif jajaran Pemko Padang selama proses pemeriksaan. Ia menegaskan BPK masih memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan keuangan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
