Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menuntut reformasi birokrasi berjalan jauh lebih konkret, bukan berhenti pada laporan kinerja atau urusan administrasi semata. Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi menegaskan, seluruh perangkat birokrasi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Pesan itu disampaikan Arry saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026). Dalam forum itu, ia menekankan bahwa birokrasi mesti tampil sebagai solusi, bukan sekadar pelaksana rutinitas.
“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata arry.
Ia menambahkan, percepatan reformasi birokrasi hanya bisa dicapai bila pemerintah provinsi dan pemerintah daerah berjalan seirama. Menurut dia, penyamaan langkah menjadi penting terutama dalam penataan kelembagaan, penguatan kinerja, serta peningkatan mutu layanan publik.
Arry juga memaparkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi 2025 dari Kementerian PANRB. Pemprov Sumbar memperoleh nilai 89,32 dengan predikat A-, sementara tujuh kabupaten/kota juga meraih capaian serupa. Meski begitu, masih ada sembilan daerah yang berada pada predikat BB dan tiga daerah lainnya berpredikat B.
“Ini menandakan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah di Sumbar dapat bersama-sama mencapai predikat A,” ujarnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” itu diikuti secara luring dan daring oleh asisten sekretariat daerah bidang organisasi, kepala bagian organisasi, serta perwakilan perangkat daerah dari seluruh Sumbar.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menyebut forum tersebut sebagai ruang strategis untuk menyatukan persepsi antarlevel pemerintahan.Menurut dia, kesamaan pandangan akan menjadi kunci agar reformasi birokrasi dapat berjalan selaras dan berkesinambungan.
“melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar Reformasi Birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Untuk memperkaya pembahasan, panitia turut menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni perwakilan Kementerian PANRB dan kementerian Dalam Negeri. Keduanya memberi penguatan mengenai evaluasi reformasi birokrasi, peningkatan kinerja, dan fasilitasi pemerintahan daerah.
Melalui sesi diskusi dan pertukaran praktik baik, peserta mendapat gambaran lebih utuh tentang strategi mempercepat reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Agenda itu juga menghasilkan kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut forum.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan penerapan reformasi birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh wilayah Sumbar.
