Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan TNI bersiap memperdalam kajian penanganan bencana di wilayah yang kerap dilanda hidrometeorologi. Pembahasan itu mengemuka saat Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menerima jajaran Kodim 0312 Padang di Istana Gubernuran, Senin (11/5/2026).
Pertemuan tersebut membicarakan rencana penelitian Sekolah Staf dan Komando TNI yang menyoroti efektivitas pola penanganan bencana di Sumbar.Fokus kajian mencakup respons lintas sektor, terutama koordinasi TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian ketika bencana melanda.
Rombongan TNI dipimpin Dandim 0312 Padang Kolonel Inf Ferry Adianto. Ia hadir bersama Kazidam I/Bukit Barisan Kolonel Czi Akhmad Safari dan Dansat Hantai Kodaeral Kolonel laut (P) Cahay Pamungkas. Dari pihak pemerintah daerah, Mahyeldi didampingi Kepala Badan kesbangpol sumbar Mursalim.
ferry mengatakan penelitian itu merupakan bagian dari program strategis Sesko TNI. tim, kata dia, ingin menilai apakah pola yang selama ini diterapkan di lapangan sudah berjalan efektif atau masih memerlukan penyempurnaan.
“Kami ingin mengkaji apakah mekanisme yang dipakai sudah optimal atau masih perlu penyempurnaan,” ujar Ferry.
Selain menilai respons saat bencana, kajian tersebut juga akan melihat sistem pertahanan semesta di Sumbar. Tim peneliti akan menimbang kesiapan sumber daya daerah, termasuk dukungan sarana dan prasarana untuk menghadapi ancaman bencana.
Mahyeldi menegaskan, Sumbar memang berada di kawasan rawan bencana hidrometeorologi, terutama di jalur Bukit Barisan.Menurut dia, banjir dan longsor beberapa waktu lalu dipicu kiriman air dari Gunung Marapi, Singgalang, dan Tandikat yang membawa material batuan hingga masuk ke permukiman warga dan lahan pertanian.
“Akumulasi curah hujan tinggi dan tanah yang sudah jenuh air menjadi pemicu utama bencana di sejumlah wilayah Sumbar,” kata mahyeldi.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi selalu menetapkan status tanggap darurat secara cepat ketika bencana terjadi. Langkah itu diambil untuk memprioritaskan keselamatan warga sekaligus mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
“Kalau kejadian meluas di beberapa titik strategis, komando tidak boleh terlambat. Yang utama adalah keselamatan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
