Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta turun langsung memimpin pemeriksaan kendaraan dinas di halaman Balai Kota Payakumbuh, Senin (11/5/2026). Langkah itu menjadi penegasan bahwa aset milik pemerintah daerah harus tertib administrasi, layak digunakan, dan benar-benar dipakai untuk mendukung tugas kedinasan.
Dalam pengecekan tersebut, Zulmaeta meninjau 41 unit mobil dan 91 unit sepeda motor yang berada di bawah Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Keuangan Daerah. Ia memeriksa satu per satu kelengkapan dokumen, mulai dari STNK dan pajak kendaraan, lalu melihat kondisi fisik, mesin, dan perlengkapan operasional armada.
menurut Zulmaeta, kendaraan dinas bukan fasilitas pribadi pegawai, melainkan sarana negara untuk melayani masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara menjaga penggunaannya dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
“fasilitas ini harus dipelihara dengan baik,digunakan sesuai peruntukan,dan administrasinya wajib selalu lengkap,” ujar Zulmaeta.
Ia menilai pemeriksaan rutin semacam ini penting bukan hanya untuk menertibkan aset, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Disiplin dalam merawat kendaraan dinas, lanjutnya, merupakan bagian dari integritas aparatur.
Zulmaeta juga menegaskan agar kendaraan dinas tidak dipakai di luar kepentingan tugas. Jika ditemukan penyimpangan,ia meminta pembenahan dilakukan segera tanpa menunggu teguran.
“Kalau ada yang tidak sesuai, langsung tertibkan dan benahi.Jangan menunggu peringatan,” katanya.
Selain soal ketertiban,ia turut menyoroti efisiensi penggunaan bahan bakar dan kewajiban pelaporan kondisi kendaraan secara berkala. Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan energi di tengah ketidakpastian ekonomi global.Di kesempatan yang sama, BPBD Kota Payakumbuh juga melakukan pemeriksaan kendaraan dinas usai apel pagi. Kepala Pelaksana BPBD Devitra mengatakan pihaknya memeriksa 7 unit mobil dan 14 unit sepeda motor yang digunakan oleh kepala pelaksana, sekretaris, pejabat struktural, hingga pejabat fungsional.
“Sesuai arahan Wali Kota Zulmaeta, kami memastikan armada operasional siap mendukung pelayanan kebencanaan,” ujar Devitra.Pemeriksaan di BPBD meliputi STNK, pajak, plat nomor, kondisi mesin, dan kondisi fisik kendaraan. Devitra menegaskan kesiapan armada menjadi syarat penting agar pelayanan di lapangan berjalan cepat dan profesional.
