Padang – Bank Indonesia mengingatkan Sumatera Barat mulai memasuki periode rawan tekanan harga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Tiga pemicu utama yang harus diantisipasi adalah meningkatnya konsumsi masyarakat, cuaca ekstrem, dan potensi gangguan pasokan pangan di tingkat nasional.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram menyampaikan peringatan itu dalam High level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) triwulan II yang berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026). Ia menilai, kondisi harga saat ini masih terkendali, tetapi risiko lonjakan mulai terlihat seiring mendekatnya hari besar keagamaan.
Hingga April 2026, inflasi Sumbar masih berada dalam batas aman dan sesuai sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Meski demikian, Ikram menegaskan pemerintah daerah tidak boleh terlena karena tekanan inflasi bisa berubah cepat dalam beberapa pekan ke depan.
Menurut dia, stabilitas harga yang terjaga sejauh ini lahir dari kerja bersama banyak pihak.“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar ikram, dikutip Sabtu (16/5/2026).
ia menjelaskan, risiko ke depan tidak hanya datang dari sisi permintaan, tetapi juga pasokan. Salah satu yang dipantau ketat ialah kemungkinan turunnya produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino. Jika kondisi itu terjadi, daerah lain termasuk Sumatera Barat berpotensi ikut menjadi sasaran pencarian pasokan.“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino,mereka akan mencari pasokan ke daerah lain,termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” kata Ikram.
Selain itu, BI melihat permintaan bahan pokok di sumbar berpeluang naik saat masyarakat mulai meningkatkan belanja jelang Idul Adha. Kenaikan konsumsi dalam periode ini biasanya langsung berdampak pada kebutuhan pangan dan komoditas strategis lainnya.
Ikram juga menyoroti pengaruh daya beli masyarakat yang belakangan ikut terdorong oleh kenaikan pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Ia menilai kondisi itu positif bagi ekonomi daerah, namun tetap perlu diimbangi dengan kesiapan stok barang agar tidak memicu gejolak harga.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, BI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan distribusi energi dan mewaspadai imported inflation yang bisa muncul akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus tetap menjadi prioritas. Menurut dia, stabilitas harga akan menjaga daya beli masyarakat dan menopang pergerakan ekonomi daerah.Mahyeldi menyebut, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha menjadi modal penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sumbar. “Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Mahyeldi.
Pada agenda itu,Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Platform digital tersebut disiapkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mempermudah pengaturan distribusi antar daerah.
