Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah segera menghentikan pendekatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang cenderung reaktif.
Legislator PDIP tersebut menegaskan bahwa strategi pencegahan dini yang terintegrasi jauh lebih krusial untuk memutus rantai ancaman karhutla setiap tahun.
Desakan ini disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Kehutanan di Senayan, Selasa (30/6).
Ia menyoroti bahwa dampak kerusakan akibat karhutla kini telah menggerogoti stabilitas ekonomi, mengancam kesehatan masyarakat, serta menghambat target emisi karbon nasional.
Alex menuntut pemerintah meningkatkan ketajaman sistem deteksi titik panas sekaligus menerapkan sanksi hukum tanpa kompromi bagi pelaku pembakaran lahan.
Keterlibatan masyarakat dan kecukupan alokasi anggaran pun dinilai vital guna menjamin hak rakyat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
DPR RI berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui fungsi legislasi dan pengawasan demi kelestarian alam Indonesia.
Di sisi lain, pihak Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa krisis iklim global semakin memperumit tantangan bencana hidrometeorologi kering di tanah air.
Kenaikan suhu bumi sebesar 1,45 derajat Celcius di atas level pra-industri selama 2023 menjadi katalis utama bagi fenomena El Nino dan La Nina.
Kementerian kini bersiap menghadapi risiko musim kemarau lebih awal pada tahun 2026 yang ditengarai akan memicu lonjakan titik api.
Lima provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah, saat ini telah memberlakukan status siaga darurat.
Sebanyak sembilan daerah lain, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan, juga masuk dalam radar pengawasan ketat akibat tingginya tingkat kerawanan karhutla.
Instansi terkait mengidentifikasi bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar, praktik perburuan liar, serta pembakaran rumput ternak menjadi pemicu utama kebakaran di daerah-daerah tersebut.
