Jakarta – Upaya penguatan integritas di lingkungan perusahaan pelat merah kini diintensifkan melalui kolaborasi strategis antara Badan Pengelola (BP) BUMN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sinergi tersebut difokuskan pada pengawasan ketat terhadap seluruh proyek hilirisasi nasional guna mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perancangan awal.
COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa langkah ini merupakan mitigasi krusial bagi setiap investasi besar pemerintah.
Menurut Dony, keterlibatan KPK akan membangun sistem pertahanan yang tangguh agar setiap aliran dana proyek dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance,” ungkap Dony saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Demi mendukung pengawasan sistemik tersebut, pihak BP BUMN mewajibkan seluruh anggota tim proyek untuk mengikuti pelatihan khusus pencegahan tindak pidana korupsi.
Setiap kelompok kerja juga bakal mendapatkan pendampingan intensif agar operasional di lapangan senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku.
Dony menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik koruptif yang berpotensi merugikan dana investasi jumbo milik negara.
Selain aspek operasional, kedisiplinan administratif terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kini diawasi langsung oleh pimpinan.
Dony memastikan tidak akan ada toleransi bagi pejabat BUMN yang lalai dalam memenuhi kewajiban pelaporan kekayaan tersebut.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan penyampaian LHKPN, semua yang wajib lapor harus melakukannya tepat waktu,” tegasnya.
Transformasi ini diproyeksikan untuk membentuk budaya integritas yang kokoh di seluruh lini bisnis perusahaan milik negara.
Harapannya, kolaborasi dengan lembaga antirasuah ini mampu mengubah citra BUMN menjadi motor penggerak ekonomi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
