Jakarta – Pemerintah menargetkan sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi 5% terhadap PDB. Target ambisius tersebut dipatok seiring dengan proyeksi perolehan devisa sebesar 39,4 miliar US Dollar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa nilai devisa tersebut setara dengan ekspor komoditas unggulan seperti batubara dan sawit. Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada industri ekstraktif.
Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah telah menyusun lima strategi kolaboratif. Langkah tersebut meliputi penguatan SDM vokasi, peningkatan standar keselamatan, perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), optimalisasi otoritas kawasan, hingga konektivitas transportasi.
Strategi ini dibahas mendalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pertemuan dua hari ini mengusung tema besar transformasi ekosistem kepariwisataan nasional.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan bahwa momentum Rakornas kali ini sangat krusial karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ia menekankan pentingnya sektor pariwisata sebagai gerakan kolektif dalam membangun kemandirian bangsa.
“Di setiap destinasi, tersimpan kekuatan budaya, alam, kreativitas, serta keramahan masyarakat Indonesia yang menjadi modal besar untuk bangkit dan maju,” ujar Widiyanti.
Dalam forum tersebut, pemerintah membedah rencana aksi bertajuk ORIK, yakni Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi, dan Keberlanjutan. Forum ini juga melibatkan pakar, akademisi, serta pelaku industri untuk mencari solusi atas tantangan global, seperti krisis energi, krisis iklim, dan masalah keamanan.
Rakornas turut menyoroti tren pariwisata masa depan, seperti wisata bahari, gastronomi, hingga wellness tourism. Selain itu, sinkronisasi regulasi terkait akomodasi dan Online Travel Agent (OTA) menjadi poin penting yang disepakati untuk dibenahi.
Widiyanti menegaskan agar pembahasan ini tidak sekadar menjadi wacana, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata. Ia menuntut agar transformasi ekosistem pariwisata dilakukan secara terintegrasi demi menciptakan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat.
