Tutup
EkonomiPariwisataPerbankan

Komisi VII DPR Dorong Integrasi Pariwisata dengan Hilirisasi Industri

87
×

Komisi VII DPR Dorong Integrasi Pariwisata dengan Hilirisasi Industri

Sebarkan artikel ini
Balinese dancers perform at the iconic Uluwatu Temple during sunset, showcasing vibrant traditional attire.
Photo by <a href="https://www.pexels.com/@pragyanbezbo?utm_source=instant-images&utm_medium=referral">Pragyan Bezbaruah</a> on <a href="https://pexels.com">Pexels</a>

Karanganyar – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, mendorong transformasi sektor pariwisata nasional agar tidak sekadar mengejar kuantitas jumlah kunjungan. Pengembangan destinasi harus mampu memberikan dampak nyata berupa nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan Saraswati saat memimpin kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Rumah Atsiri Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan bahwa wisata masa kini wajib menggerakkan sektor UMKM demi mewujudkan pemerataan ekonomi.

Menurut Saraswati, model pengembangan di Rumah Atsiri sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah penguatan kemandirian ekonomi daerah, hilirisasi industri, serta pengembangan sektor kewirausahaan.

Ia menilai Rumah Atsiri sukses mengintegrasikan aspek industri, pariwisata, dan edukasi. Transformasi bekas area pabrik menjadi destinasi inovatif ini dianggap sebagai bukti nyata penguatan hilirisasi berbasis sumber daya dalam negeri.

“Konsep industrial tourism, experiential tourism, dan wellness tourism di sini menunjukkan bahwa destinasi harus mampu menghadirkan edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi,” ujar Saraswati.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Komisi VII DPR RI kini tengah menghimpun aspirasi terkait tantangan di lapangan, mulai dari aspek regulasi hingga infrastruktur pendukung pariwisata.

Hasil kunjungan ini nantinya akan dijadikan bahan masukan strategis bagi DPR. Tujuannya untuk merumuskan kebijakan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga dalam membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan.