Jakarta – Ekonomi digital Indonesia menunjukkan taji dengan mencatatkan 14,82 miliar volume transaksi pembayaran digital pada kuartal I 2026. Capaian ini merupakan lonjakan signifikan sebesar 37,69 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, pesatnya pertumbuhan digitalisasi tersebut kini dibayangi ancaman kejahatan siber yang kian canggih. Pelaku kejahatan dilaporkan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI agar aksi mereka sulit terdeteksi oleh sistem keamanan konvensional.
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun mencatat ada 5,2 miliar trafik internet sepanjang 2025 yang berpotensi menjadi celah serangan. Mirisnya, 94 persen dari total trafik tersebut teridentifikasi sebagai malware yang berisiko tinggi berubah menjadi serangan ransomware.
Menanggapi ancaman tersebut, Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata, meminta sektor keuangan memperkuat ketahanan infrastruktur. Ia menekankan bahwa Fraud Detection System (FDS) harus diperlakukan sebagai infrastruktur krusial, bukan sekadar fitur pelengkap.
Hal senada disampaikan Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK, Tri Herdianto. Ia menyoroti tantangan di sektor jasa keuangan yang makin kompleks seiring meluasnya penggunaan e-wallet dan QRIS.
Tri mengingatkan pelaku industri untuk tidak hanya terpaku mengejar pertumbuhan bisnis. Keamanan harus diprioritaskan demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem.
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, turut memberikan solusi melalui pendekatan kolektif. Ia menyarankan penguatan shared services dan infrastruktur dalam manajemen penipuan untuk mengoptimalkan investasi serta mempercepat respons terhadap insiden siber secara lebih sistemik.
