Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan fluktuasi nilai tukar dolar AS tidak akan mengerek harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi konsumen dari dampak gejolak kurs. “Implikasi menguatnya kurs dolar, pemerintah memastikan tidak berimbas pada harga beras program SPHP,” ujar Maino di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Maino mengibaratkan kebijakan ini seperti keputusan pemerintah dalam mempertahankan harga BBM bersubsidi demi kepentingan masyarakat luas. Ia juga memastikan Perum Bulog tetap menjaga kualitas beras SPHP agar mutu tetap terjaga di pasaran.
Untuk menjaga stabilitas, Bapanas telah membagi ketetapan harga beras SPHP sesuai wilayah. Di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga dipatok Rp 12.500 per kilogram.
Sementara untuk wilayah Sumatera di luar Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga ditetapkan Rp 13.100 per kilogram. Adapun untuk wilayah Maluku dan Papua, harga maksimal beras SPHP mencapai Rp 13.500 per kilogram.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,97 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung program ini. Dana tersebut dialokasikan sebagai subsidi untuk penyaluran sekitar 828 ribu ton beras bagi masyarakat.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras. Ia pun memberikan peringatan keras kepada mafia pangan agar tidak mencoba melakukan kecurangan atau memainkan harga di pasaran.
Ketahanan harga ini turut didukung oleh stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Saat ini, cadangan beras mencapai 5,3 juta ton yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah.
