Jakarta – Kadin Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan sistem ekspor sumber daya alam satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ketua Umum Kadin Kalteng, Rahmat Nasution Hamka, menyebut kebijakan tersebut sebagai wujud nyata penerapan Ekonomi Pancasila. Menurutnya, sistem ini akan memastikan kekayaan alam tanah air memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat luas.
“Kami sangat mendukung gagasan ekspor sumber daya alam satu pintu. Ini langkah strategis untuk benar-benar melaksanakan Ekonomi Pancasila,” ujar Rahmat, Rabu (3/6/2026).
Rahmat menilai kehadiran PT DSI bakal menjadi instrumen krusial dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Ia menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan SDA, seperti pelarian devisa, manipulasi data ekspor, hingga minimnya manfaat yang dirasakan masyarakat setempat.
Skema baru ini ia sebut sebagai bentuk nasionalisasi korporasi gaya baru yang lebih progresif. Pemerintah tidak lagi mengambil alih perusahaan swasta secara paksa, namun tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha dengan catatan mekanisme ekspor harus terpusat di bawah kendali negara.
“Kalau dulu perusahaan asing dinasionalisasi dan diambil alih, sekarang swasta tetap diberi ruang. Namun, ekspornya dilakukan satu pintu oleh negara, ini ide yang progresif,” jelasnya.
Melalui sistem terpusat ini, Rahmat optimistis berbagai celah kebocoran penerimaan negara dapat ditekan seminimal mungkin. Fokus utamanya adalah memastikan devisa hasil ekspor tetap berputar dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
Meski menyambut baik kebijakan tersebut, ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam implementasinya. Menurut Rahmat, keberlanjutan sistem ini merupakan kunci utama dalam menjamin kesuksesan pengelolaan SDA di masa depan.
