Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan langkah efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan utama adalah mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, untuk dijadikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru di daerah dengan jumlah penerima manfaat yang terbatas. Menurutnya, pemanfaatan infrastruktur eksisting menjadi solusi strategis agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah. Di wilayah 3T, ada yang penerimanya cuma 200, 81, atau bahkan 47 orang. Enggak mungkin kita membangun dapur baru,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Selain efisiensi fasilitas, BGN kini membidik pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Opsi pendanaan tersebut mencakup program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari BUMN, investasi pihak swasta di daerah terpencil, hingga hibah dari yayasan maupun luar negeri.
Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya anggaran program MBG sebesar Rp268 triliun. Nanik memastikan bahwa langkah penghematan anggaran tersebut tidak akan memangkas target jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Terdapat empat strategi utama yang kini disiapkan BGN untuk mengoptimalkan efisiensi. Strategi tersebut meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta perluasan jangkauan di wilayah 3T dengan skema pembiayaan non-APBN.
BGN juga berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh dapur yang sedang beroperasi. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional dipastikan akan dievaluasi hingga diberikan sanksi.
“Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend,” tegas Nanik.
