JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi otoritas keuangan untuk menggelar rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7). Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika pasar keuangan pasca pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo yang diajukan atas alasan pribadi. Sebagai langkah transisi, pemerintah menunjuk Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI.
Proses administrasi pemberhentian dengan hormat tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penerbitan Keputusan Presiden. Destry Damayanti akan memegang kendali kepemimpinan di bank sentral hingga pejabat definitif ditetapkan.
Kehadiran jajaran dewan gubernur BI di Istana Kepresidenan menjadi sorotan utama pelaku pasar. Destry Damayanti menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar di tengah masa transisi ini.
Pasar bereaksi negatif terhadap kabar pengunduran diri tersebut dengan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada pembukaan perdagangan, IHSG terkoreksi 0,65 persen ke level 6.156.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menunjukkan tren serupa dengan pelemahan tipis. Rupiah bergerak melemah 9 poin ke level Rp17.972 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.963.
Rapat koordinasi KSSK di Istana turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Selain itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu juga terpantau hadir dalam agenda tersebut.
Para pejabat terkait enggan memberikan keterangan rinci mengenai pembahasan internal di luar agenda stabilitas sistem keuangan. Pertemuan ini dianggap krusial untuk memberikan kepastian kepada investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Bank Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memang tengah menghadapi tantangan berat dalam menjaga volatilitas mata uang. Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan ke level 5,25 persen untuk memperkuat daya tarik rupiah.
Otoritas moneter juga sempat menerapkan kebijakan “smart intervention” di pasar valuta asing guna meredam tekanan terhadap rupiah. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas global.
Koordinasi antarlembaga dalam KSSK menjadi instrumen utama pemerintah untuk memitigasi dampak sentimen negatif di pasar modal. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan moneter dan fiskal tetap berjalan selaras meskipun terjadi pergantian pucuk pimpinan di bank sentral.
Stabilitas sistem keuangan nasional kini menjadi prioritas utama pemerintah dan otoritas terkait. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya gejolak lebih lanjut yang dapat memengaruhi kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
