Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat secara hati-hati di tengah lonjakan biaya penerbangan yang ikut terdorong gejolak geopolitik di Timur Tengah. Di satu sisi, kebijakan ini diupayakan menjaga keberlanjutan industri penerbangan; di sisi lain, pemerintah berusaha agar beban masyarakat tidak ikut menanjak tajam.
Menteri koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan koreksi tarif tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Ia menekankan, keputusan pemerintah harus terukur karena situasi global masih bergerak cepat dan sulit dipastikan arah perbaikannya.
“Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga tidak terlalu memberatkan masyarakat,” kata AHY saat menghadiri Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (17/5).
Menurut AHY, konflik di Timur Tengah telah mengerek harga energi dunia, termasuk avtur yang menjadi komponen biaya penting bagi maskapai.Kenaikan itu kemudian menekan biaya operasional penerbangan di dalam negeri dan memicu perlunya penyesuaian kebijakan.
Ia juga menyoroti momentum menjelang libur sekolah dan Iduladha 1447 Hijriah, ketika mobilitas masyarakat biasanya meningkat. Karena itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan pelaku usaha penerbangan agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam batas yang wajar.
“memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil,” ujarnya.AHY menambahkan, pemerintah masih mencari skema paling tepat agar industri penerbangan tetap berjalan tanpa membuat tarif melonjak terlalu jauh. Koordinasi dengan maskapai dan pemangku kepentingan lain terus dilakukan untuk meredam tekanan biaya akibat naiknya harga energi global.
Ia berharap ketegangan di Timur Tengah segera mereda sehingga pasar energi kembali stabil.Dengan begitu, tekanan terhadap sektor penerbangan pun diharapkan ikut menurun.“Karena semakin meningkatnya harga energi dunia, termasuk untuk sektor penerbangan, dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara sebagai respons atas fluktuasi harga avtur.Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif bagi penumpang.
Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur di penyedia bahan bakar penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub lukman F. Laisa menyebut besaran surcharge tertinggi berada di kisaran 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, menyesuaikan pergerakan harga avtur.
