Padang – Pemerintah Kota Padang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah wali Kota Padang Fadly Amran menerima Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak indonesia (KPAI) Jasra Putra di gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (12/5/2026).
Fokus utama pertemuan itu tertuju pada distribusi MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B.Keduanya membahas bagaimana program tersebut dijalankan agar aman, tepat sasaran, dan memenuhi standar yang berlaku.
Fadly menegaskan pengawasan harus berjalan ketat supaya MBG tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Ia menyebut program ini bisa menjadi penggerak rantai pasok daerah jika dikelola dengan baik.
“Kita akan mendorong kesiapan Pasar Tradisional, Koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur,” kata Fadly.
Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Padang menyesuaikan diri dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, langkah itu penting agar program MBG benar-benar ikut menekan angka stunting yang masih tinggi di daerah tersebut.
“Jangan sampai orang tua berpikir karena sudah ada MBG, maka kebutuhan gizinya selesai. Saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan intervensi konkret terkait hal ini, supaya program MBG tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan,Jasra Putra menekankan bahwa kunjungan KPAI bertujuan memastikan standar operasional distribusi bagi kelompok 3B benar-benar diterapkan. Ia menilai keamanan pangan dan ketepatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
Jasra juga menyoroti pentingnya sertifikasi kelayakan higiene di setiap unit SPPG.Pengawasan, menurut dia, tidak cukup hanya pada hasil akhir makanan, tetapi harus mencakup seluruh proses, mulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga pengemasan dan penyaluran makanan.
“Semua itu harus masuk dalam pengawasan ketat agar sesuai standar keamanan pangan,” tegasnya.
