JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak pemerintah untuk menetapkan harga bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang lebih kompetitif sebagai kompensasi atas potensi kenaikan biaya operasional yang akan ditanggung pelaku usaha. Implementasi kebijakan ini dinilai memerlukan dukungan kebijakan harga yang terjangkau guna menutupi beban biaya modifikasi serta perawatan ekstra pada armada angkutan barang.
Sekretaris Jenderal ALFI, Trismawan Sanjaya, menyatakan bahwa mayoritas truk diesel yang beroperasi di Indonesia saat ini belum dirancang secara khusus untuk mengonsumsi bahan bakar dengan kandungan nabati yang tinggi. Penyesuaian teknis menjadi keharusan agar mesin tetap optimal saat menggunakan campuran biodiesel tersebut.
Pengalaman selama penggunaan B30 menunjukkan bahwa perusahaan logistik telah mengeluarkan biaya tambahan untuk penyesuaian kendaraan. Peningkatan kandungan biodiesel hingga 50 persen dikhawatirkan akan memicu kebutuhan perawatan yang lebih intensif dibandingkan bahan bakar berbasis minyak bumi konvensional.
Karakteristik biodiesel yang berbeda dengan solar murni menuntut perhatian teknis lebih besar dari para operator angkutan. Tanpa adanya kompensasi harga yang lebih murah, biaya operasional logistik berpotensi melonjak dan membebani daya saing sektor transportasi barang secara nasional.
Di sisi lain, ALFI menyoroti bahwa kebijakan B50 tidak akan secara otomatis menyelesaikan masalah kelangkaan solar yang kerap dikeluhkan di lapangan. Akar persoalan kelangkaan tersebut dinilai lebih berkaitan dengan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang masih belum optimal.
Distribusi BBM bersubsidi saat ini dinilai masih rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selama celah tersebut belum ditutup, ketersediaan bahan bakar bagi angkutan barang akan tetap menghadapi kendala meskipun program B50 telah diimplementasikan secara luas.
Secara makro, pemerintah menargetkan program B50 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan ketergantungan terhadap impor minyak mentah sekaligus memaksimalkan pemanfaatan minyak sawit di pasar domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa transisi ke B50 berpotensi memberikan penghematan devisa negara hingga Rp170 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan penghematan pada era B40 yang berada di kisaran Rp133 triliun.
Pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha bahan bakar nabati dan penyalur BBM untuk mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam program B50. Kepatuhan spesifikasi teknis ini menjadi kunci untuk memastikan mesin kendaraan tetap terjaga performanya selama masa transisi energi.
Meskipun mendukung tujuan ekonomi nasional, pelaku industri logistik tetap berharap pemerintah mempertimbangkan dampak operasional bagi pengguna kendaraan niaga. Keseimbangan antara target ketahanan energi dan efisiensi biaya logistik menjadi poin krusial agar kebijakan biodiesel dapat diterima oleh seluruh ekosistem transportasi.
