Jakarta – Komisi V DPR RI mendesak seluruh badan usaha jalan tol (BUJT) untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten demi kenyamanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi V, Zigo Rolanda, seusai memimpin rapat Panja Pengawasan SPM Jalan Tol di Kompleks Parlemen, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri oleh jajaran Ditjen Bina Marga, BPJT Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan pengelola ruas tol.
Zigo menekankan bahwa masyarakat memiliki hak penuh atas fasilitas jalan tol yang aman dan memenuhi standar ketentuan yang berlaku.
“Panja Komisi V akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan agar kualitas layanan jalan tol tetap terjaga optimal,” ujar Zigo.
Fokus pengawasan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kondisi fisik permukaan jalan hingga standar keselamatan berkendara.
Selain kondisi infrastruktur, efisiensi arus lalu lintas dan kelengkapan fasilitas pendukung di setiap ruas tol turut menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.
Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat I ini menilai seluruh indikator tersebut sangat vital bagi keamanan dan kepentingan pengguna jalan.
Komisi V berharap pemerintah dan badan usaha pengelola dapat berkomitmen melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan pasca-rapat ini.
Zigo optimistis bahwa hasil pembahasan Panja akan mendorong penguatan standar pelayanan yang jauh lebih prima bagi masyarakat ke depannya.
