Jakarta – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersatu meluncurkan kampanye ‘no Tax for Knowledge’.
Kampanye ini bertujuan mendorong pemerintah memberikan dukungan fiskal bagi sektor media, penerbitan, dan pendidikan yang tengah tertekan.
Kesepakatan ini lahir saat pengurus AMSI Pusat berkunjung ke Kantor PWI Pusat,Jumat (17/10/2025).
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, mengungkapkan kampanye ini muncul akibat tekanan ekonomi yang menghimpit ekosistem pengetahuan akibat disrupsi digital.
“Pemerintah Indonesia sebenarnya pernah melakukan sejumlah langkah seperti insentif pajak untuk media,” kata Wahyu.
Wahyu mencontohkan, saat pandemi lalu, Kementerian Keuangan memberikan keringanan seperti PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan potongan pajak kertas.
Ketua Umum PWI Pusat,akhmad Munir,menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan dukungan penuh PWI terhadap kampanye ‘No Tax for knowledge’.
“Kami di PWI Pusat sepakat dengan kawan-kawan AMSI. Situasi kondisi pers kita memang sedang berat, terhimpit atas, bawah, dan kiri kanan,” ujar Akhmad Munir.
Munir menambahkan,PWI ingin mendorong ekosistem media yang sehat agar dapat menyajikan informasi yang jujur dan berkualitas kepada masyarakat.
Diskusi ini juga menyoroti dominasi platform global seperti Google, Meta, TikTok, dan youtube dalam pangsa iklan digital nasional.
Data Nielsen Ad Intel 2024 menunjukkan platform global menguasai 35-37% pasar,menyebabkan pendapatan media nasional turun 30-40% dalam lima tahun terakhir.
Kondisi ini berdampak pada PHK lebih dari 1.000 jurnalis selama tahun 2025.
AMSI dan PWI akan menyusun langkah-langkah konkret dan narasi tunggal kampanye sebelum diumumkan kepada publik.
