JAKARTA – Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) menegaskan bahwa kasus dugaan penipuan yang melibatkan perusahaan rintisan eFishery tidak akan menyurutkan minat investor terhadap ekosistem startup di Indonesia. Meskipun kasus ini memicu penyelidikan di Malaysia menyusul kerugian dana pensiun pegawai negeri Malaysia (KWAP), asosiasi menilai fundamental ekonomi nasional tetap resilien.
Amvesindo menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung baik di tingkat domestik maupun internasional. Pihak asosiasi menegaskan tidak berada dalam kapasitas untuk memberikan komentar spesifik terkait entitas perusahaan tertentu.
Menurut Amvesindo, kasus yang menimpa eFishery merupakan bagian dari fase pendewasaan atau maturity phase bagi ekosistem startup nasional. Peristiwa ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola industri secara menyeluruh.
Terdapat tiga aspek utama yang kini menjadi fokus penguatan bagi pelaku industri. Fokus tersebut meliputi penerapan good corporate governance (GCG), peningkatan kualitas due diligence dalam proses investasi, serta pembangunan fundamental bisnis yang lebih sehat dan berorientasi profitabilitas.
Sebagai langkah konkret, Amvesindo telah meluncurkan dashboard self-assessment yang disebut Maturation Map. Instrumen ini dapat diakses publik untuk membantu startup dan investor mengukur tingkat kematangan tata kelola perusahaan secara transparan.
Amvesindo optimistis bahwa penguatan prinsip kehati-hatian akan meningkatkan kualitas investasi di masa depan. Hal ini diyakini mampu menjaga kepercayaan investor global maupun lokal terhadap potensi pasar digital Indonesia yang masih sangat luas.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa KWAP mengalami kerugian investasi hampir RM 200 juta di eFishery. Kerugian tersebut dipicu oleh dugaan manipulasi laporan keuangan yang dikategorikan sebagai premeditated fraud atau penipuan yang telah direncanakan.
Anwar menjelaskan bahwa investasi tersebut sempat melalui prosedur evaluasi dan tata kelola yang ketat. Bahkan, keputusan investasi didasarkan pada laporan keuangan yang telah diverifikasi oleh auditor bersertifikat internasional.
Pemerintah Malaysia kini telah menginstruksikan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) untuk melakukan penyelidikan mendalam. Pemeriksaan mencakup seluruh tahapan mulai dari proses penilaian hingga persetujuan akhir oleh dewan direksi KWAP.
Anwar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tindak penipuan maupun korupsi dalam bentuk apa pun. Meski laporan awal belum menunjukkan indikasi korupsi, penyelidikan tetap berjalan untuk memastikan akuntabilitas proses investasi.
Di sisi lain, isu transparansi startup sempat menjadi sorotan publik menyusul kasus hukum lainnya di tanah air, seperti sengketa akuisisi startup yang melibatkan DycodeX. Kasus-kasus tersebut mendorong praktisi hukum dan asosiasi untuk terus menekankan pentingnya kepatuhan regulasi dalam transaksi bisnis startup agar tidak disalahartikan sebagai tindakan melawan hukum.
