Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2023.
“APBN sampai dengan September posisinya masih baik serta berjalan sesuai dengan apa yang tersebut direncanakan. Bahkan ada beberapa yang dimaksud kita lihat trennya cukup baik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 pada Rabu (25/10/2023).
Surplus APBN dibentuk dari pendapatan negara yang digunakan lebih lanjut tinggi dibandingkan realisasi belanja negara. Menkeu mengungkapkan pendapatan negara pada September 2023 sebesar Rp2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target dalam Undang-undang APBN Tahun 2023.
“Itu artinya tumbuh 3,1 persen dari tahun lalu,” ujar Menkeu.
Sementara, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari periode yang identik tahun lalu sebesar Rp1.913,7 triliun. Realisasi yang disebut telah dilakukan mencapai 64,3 persen dari total pagu anggaran dalam APBN 2023.
“Dengan posisi pendapatan negara serta belanja negara tersebut, APBN dalam posisi surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto dengan keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun,” kata Menkeu.
Meski masih mencatatkan surplus, Sri Mulyani pun mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di area tengah ketidakpastian global. Perekonomian global masih lemah akibat ketidakpastian situasi geopolitik, kenaikan inflasi serta suku bunga, pelemahan ekonomi Tiongkok serta ketidakpastian sektor ekonomi Amerika Serikat, volatilitas biaya komoditas, hingga perubahan iklim.
“Risiko kemudian ketidakpastian terutama dari global meningkat serta itu memberikan dampak rembesan atau spill over ke dalam negeri yang berpotensi dapat mempengaruhi mulai dari nilai tukar, kemudian inflasi, dan juga pertumbuhan kegiatan ekonomi kita. Volatilitas atau gejolak dari pasar keuangan ini miliki dampak di tempat sektor riil,” ujar Menkeu.
Dengan situasi global yang cukup dinamis dan juga menantang, Menkeu menilai aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia masih terjaga sekalipun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan dunia usaha global lalu eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat.
“Meskipun dengan situasi yang cukup menekan juga dinamis, konsumsi masih terjaga confidence-nya kemudian juga kita menjaga stabilitas dunia usaha melalui berbagai alat kebijakan dan juga instrumen yang tersebut kita miliki. Makanya ekonomi relatif dapat terjaga,” kata Menkeu.
