Jakarta – Polemik mengenai metode pengembangan cadangan gas bumi di South Andaman kini memasuki babak penentuan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah mengkaji dua opsi skema pengolahan, yakni fasilitas lepas pantai atau pembangunan kilang di daratan Aceh.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, menawarkan solusi jalan tengah agar proyek ini tetap menarik bagi investor sekaligus memberikan dampak nyata bagi daerah. Ia mendorong penerapan skema hybrid sebagai langkah paling realistis.
Saat ini, terdapat dua usulan metode yang beradu di meja pemerintah. Mubadala mengusulkan penggunaan Floating Production Storage Offloading (FPSO) yang memproses gas di kilang terapung tengah laut dengan keunggulan efisiensi biaya dan percepatan waktu, namun minim penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf kukuh mendorong penggunaan Onshore Processing Facility (OPF) di Lhokseumawe. Meski membutuhkan investasi besar dan infrastruktur kompleks, skema ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja, menyediakan gas murah bagi PLN dan industri pupuk, serta mendongkrak pajak daerah.
Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, Jose menyarankan pembagian proporsi 60:40. Sebanyak 60 persen gas akan diproses via FPSO demi menjaga target investasi, sementara 40 persen sisanya dialirkan ke darat melalui OPF mini di Lhokseumawe.
“Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” ujar Jose di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Baginya, skema ini jauh lebih bernilai bagi masyarakat dibandingkan sekadar mengejar Dana Bagi Hasil (DBH). Jose menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja jauh lebih berarti bagi keluarga di Aceh daripada sekadar tambahan angka di atas kertas APBA.
