Tutup
AgrobisnisNews

HPN 2026, Rahmat Saleh Nilai Pers Kunci Pengawasan Sektor Pangan

246
×

HPN 2026, Rahmat Saleh Nilai Pers Kunci Pengawasan Sektor Pangan

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Pada peringatan Hari Pers Nasional, Rahmat Saleh menegaskan peran pers mengawal kebijakan pangan nasional, Senin (9/2/2026).

Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia memandang pers berfungsi menjembatani kebijakan pemerintah dan realitas lapangan.

Karena itu, ia menilai tanggung jawab moral pers menentukan arah kebijakan sektor pertanian nasional.

Selain itu, Rahmat menyoroti kekuatan narasi media terhadap keberlangsungan hidup petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.

Namun demikian, ia mengingatkan kebijakan besar pertanian berisiko melenceng tanpa pengawasan media yang konsisten.

Oleh sebab itu, Rahmat mendorong jurnalisme kritis memastikan distribusi pupuk subsidi dan alsintan tepat sasaran.

Pers Jadi Tempat Aspirasi Petani

Di sisi lain, pers berperan menyampaikan aspirasi petani daerah hingga tingkat pengambilan kebijakan pusat.

Bahkan, Rahmat mencatat persoalan irigasi dan harga gabah sering mendapat perhatian setelah pemberitaan meluas.

Menurutnya, laporan jurnalistik mendalam membantu DPR membaca kesenjangan data dan kondisi lapangan.

“Seringkali data berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar,” ujar Rahmat Saleh di Jakarta.

Sementara itu, menghadapi krisis iklim dan alih fungsi lahan, Rahmat berharap pers mengedukasi regenerasi petani.

Ia juga menekankan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan demi kesejahteraan petani.

Selain itu, Rahmat mengajak media mengawal transparansi data stok pangan nasional secara objektif.

Langkah tersebut penting mencegah simpang siur informasi yang berpotensi dimanfaatkan spekulan harga.

Apresiasi Rahmat Saleh untuk Jurnalis

Tak hanya itu, ia mengapresiasi jurnalis yang konsisten meliput sektor pangan dan lingkungan hidup.

Menurut Rahmat, pers yang sehat akan mendorong lahirnya kebijakan publik yang sehat.

“HPN menjadi pengingat tanggung jawab pers menjaga kebenaran dan keadilan sektor pangan,” tutupnya.