Padang – Sektor pertanian kembali ditegaskan sebagai tulang punggung perekonomian Sumatra Barat sepanjang 2025.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah, sektor ini tetap menjadi sandaran hidup mayoritas masyarakat serta penopang stabilitas ekonomi regional.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa sekitar 57 persen penduduk Sumbar masih menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah juga dinilai signifikan, berada pada kisaran 22 hingga 23 persen.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk terus menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan.
Mahyeldi menyebut, refleksi sektor pertanian Sumbar sepanjang 2025 menunjukkan peran penting Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor) dalam mengawal berbagai program.
Salah satu fokus utama adalah menyelaraskan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan kebutuhan riil petani di lapangan.
“Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan kehidupan sebagian besar masyarakat. Makanya, kami meminta seluruh jajaran terkait bekerja lebih serius, terarah, dan konsisten agar pembangunan pertanian benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” kata Mahyeldi, Rabu (31/12/2025).
Menurut Mahyeldi, keseriusan membangun sektor andalan tersebut tidak hanya diukur dari program, tetapi juga dari kebijakan dan keberpihakan anggaran.
Ia menegaskan tanpa alokasi anggaran yang memadai, sektor pertanian sulit berkembang optimal.
“Kalau tidak serius, sektor andalan ini tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyoroti persoalan pemanfaatan aset pertanian milik pemerintah daerah. Ia menilai masih banyak aset seperti balai benih dan lahan pertanian yang belum dikelola secara produktif. Padahal, aset tersebut seharusnya bisa menjadi pengungkit produksi dan kesejahteraan petani.
“Aset yang tidak produktif harus dihidupkan kembali. UPT harus turun langsung ke lapangan agar aset pertanian benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Mahyeldi, mendorong seluruh unit pelaksana teknis agar lebih aktif dan responsif terhadap kondisi lapangan.
Optimalisasi aset dan program dinilai penting, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Dalam konteks tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa sektor pertanian tidak hanya dipandang sebagai sektor tradisional, tetapi sebagai fondasi ekonomi daerah yang harus dikelola secara modern, terukur, dan berkelanjutan agar tetap menjadi penopang utama ekonomi Sumatra Barat.
