Padang – Gubernur sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Dia menilai kondisi ini dipicu oleh penetapan kuota BBM dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Mahyeldi, BPH Migas selama ini jarang melibatkan pemerintah daerah secara intensif dalam penentuan kuota.
Akibatnya, angka yang ditetapkan seringkali berada di bawah usulan yang telah diajukan pemerintah provinsi.
“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan pemerintah provinsi. Kita sudah usulkan, tapi rata-rata ditetapkan masih di bawah usulan kita. Inilah akibatnya,” ungkap Mahyeldi.
Menanggapi masalah ini,Pemerintah Provinsi sumbar telah memerintahkan Dinas ESDM untuk melakukan evaluasi bersama pihak Pertamina.
Selain itu,pihaknya juga sudah melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat guna meminta tambahan kuota BBM.
Mahyeldi menjelaskan beban konsumsi BBM di Sumbar cukup tinggi karena statusnya sebagai destinasi wisata. Tingginya mobilitas wisatawan dari luar daerah turut menyerap ketersediaan stok BBM yang ada.
“Sumbar memang daerah wisata. Yang mengonsumsi BBM bukan hanya orang Sumbar, tapi juga orang yang berkunjung ke Sumbar,” tambahnya.
Selain masalah kuota, Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi di tingkat SPBU untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Ia meminta Pertamina bersinergi dengan kepolisian guna memastikan BBM tersalurkan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Kita minta Pertamina bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU. Jika ada SPBU yang bermain, agar diberikan sanksi penutupan,” tegas Mahyeldi.
