Jakarta – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan pejabat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai kritik. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, mempertanyakan efektivitas langkah tersebut dalam menangani pelemahan rupiah dan IHSG.
Didin menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar berdiskusi, melainkan mengambil langkah konkret untuk stabilitas ekonomi. “Presiden Prabowo sebagai tonggak kepemimpinan tertinggi harus melakukan langkah nyata untuk membenahi nilai tukar rupiah dan IHSG,” tegas Didin, Minggu (24/5/2026).
Menurut Didin, salah satu poin krusial yang perlu dibenahi adalah tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa efisiensi program tersebut dapat memperluas ruang fiskal, menekan defisit APBN, sekaligus meminimalisir ketergantungan pada utang luar negeri.
Selain sisi fiskal, ia mendesak pemerintah untuk menindak tegas praktik manipulasi pasar atau aksi ‘goreng menggoreng’ saham yang kerap dilakukan pemain besar. Langkah ini dinilai sebagai kunci untuk memulihkan kembali kepercayaan investor domestik maupun asing.
Ia meyakini bahwa iklim perbankan dan pasar modal yang kondusif akan memicu arus modal masuk atau capital inflow yang sehat. Hal ini dianggap penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian kondisi geoekonomi dan politik global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui mengundang sejumlah tokoh era pemerintahan SBY ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Beberapa tokoh yang hadir antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, Lukita Dinarsyah Tuwo, serta Sudrajat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap pengalaman para mantan pejabat tersebut. Fokus utamanya adalah menggali strategi dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2008 lalu.
