Jakarta – Pemerintah pusat mulai menyusun rencana perampingan jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada PON 2028 di NTB dan NTT. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut selaras dengan ketersediaan anggaran serta fasilitas yang ada di daerah tuan rumah.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menegaskan bahwa daftar cabor saat ini belum bersifat final. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi mendalam agar penyelenggaraan PON mendatang berjalan lebih efisien dan tertib secara administrasi.
“Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), ketersediaan fasilitas, serta kecukupan anggaran,” ujar Erick usai memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur.
Langkah efisiensi ini juga merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan venue baru untuk PON 2028. Instruksi tersebut bertujuan mencegah munculnya berbagai fasilitas olahraga yang terbengkalai dan tidak termanfaatkan dengan optimal pasca-perhelatan.
Erick menyoroti banyaknya venue PON terdahulu yang akhirnya mangkrak karena tidak digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah kini lebih memprioritaskan efisiensi anggaran dan peningkatan prestasi atlet dibandingkan sekadar menambah jumlah pertandingan.
Meski terjadi perampingan, pemerintah memastikan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam peta jalan nasional dan Olimpiade akan tetap menjadi prioritas utama. Kemenpora saat ini tengah berkoordinasi dengan KONI untuk menyelaraskan nomor pertandingan yang akan digelar.
Selain fokus pada jumlah cabor, pemerintah juga berencana memperketat aturan mutasi atlet antarprovinsi. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir praktik “bajak-membajak” atlet yang kerap terjadi menjelang perhelatan PON.
