News

Pemkot Padang Panjang Jelaskan Pelaksanaan APBD kepada DPRD

94
×

Pemkot Padang Panjang Jelaskan Pelaksanaan APBD kepada DPRD

Sebarkan artikel ini
pemko-padang-panjang-jawab-pandangan-fraksi-terkait-pelaksanaan-apbd
Pemko Padang Panjang Jawab Pandangan Fraksi Terkait Pelaksanaan APBD

Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan jawaban resmi atas sorotan lima fraksi DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Imbral, Senin (15/6/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama tersebut, pemerintah mencatat realisasi belanja modal mencapai 85,51 persen. Capaian ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan realisasi pada 2024 yang sebesar 73,99 persen dan 63,20 persen pada 2023.

Menanggapi catatan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pemerintah menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah indikasi kegagalan program. Kondisi SiLPA diklaim sebagai hasil efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun volume pekerjaan di lapangan.

Pemerintah juga mengklarifikasi terkait SiLPA pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut merupakan bantuan pascabencana yang baru diterima pada akhir Desember 2025, sehingga akan dialihkan penggunaannya ke dalam APBD 2026 untuk keperluan rekonstruksi.

Strategi baru kini tengah disiapkan untuk menggenjot pendapatan daerah, yakni melalui digitalisasi pembayaran non-tunai serta pemutakhiran data pajak berbasis integrasi geospasial. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor hotel, restoran, serta retribusi persampahan.

Terkait ketergantungan pada dana pusat, Pemkot berkomitmen memperkuat kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan investasi dan ekonomi lokal. Selain itu, kendala administratif perbankan yang sempat menghambat subsidi bunga UMKM akan diselesaikan lewat pendampingan intensif dari dinas terkait.

Allex menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran tetap diprioritaskan bagi sektor krusial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Pihaknya menyatakan siap melakukan pembahasan lebih lanjut bersama legislatif demi kemajuan daerah.

“Kami sangat terbuka untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam pada tahapan berikutnya. Semua ini demi perbaikan bersama dan kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai,” pungkas Allex.