SUMBARBISNIS – Dua hari menjelang pergantian tahun, APBD 2024 Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) masih menyisakan anggaran besar senilai Rp 890 miliar. Sisa anggaran ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk HM Nurnas, mantan anggota DPRD Sumbar tiga periode.
Berdasarkan laporan resmi pada Senin (30/12/2024) pukul 14.00 WIB, APBD Sumbar 2024 mencapai Rp 7 triliun. Namun, realisasi anggaran hanya Rp 6,1 triliun atau sekitar 87,31%.
HM Nurnas menilai bahwa capaian ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintah. “Realisasi anggaran Pemprov hanya 87,31%. Ini menjadi rekor terburuk dalam sejarah APBD Sumbar. Padahal, gubernur sebelumnya menargetkan minimal serapan 90%,” tegas Nurnas dalam wawancara di Padang, Senin (30/12/2024).
Dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hanya 26 OPD yang mampu mencapai serapan di atas 90%. Menurut Nurnas, situasi ini kontras dengan masa lalu ketika gubernur sebelumnya menekankan penggunaan anggaran secara optimal.
Proyek yang belum terlaksana menjadi salah satu faktor utama rendahnya serapan anggaran. Berdasarkan data e-purchasing, dari total 1.459 paket dengan anggaran Rp 989 miliar, 207 paket belum diproses. Selain itu, dari 2.324 paket non-tendering senilai Rp 308 miliar, hanya 462 paket yang selesai.
“Ini menunjukkan kelemahan besar di tingkat OPD. Banyak kegiatan belum terlaksana, sementara SILPA tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” papar Nurnas.
Nurnas juga mengkritik Gubernur Mahyeldi atas rendahnya serapan APBD selama masa jabatannya. “Di akhir kepemimpinan Gubernur Mahyeldi, kinerja keuangan Pemprov menunjukkan hasil yang buruk. Jika serapan APBD rendah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Menutup kritiknya, Nurnas mendesak evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan anggaran. “Jika dibiarkan, Sumbar akan terus mengalami kemunduran. APBD yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi justru menjadi beban. Pemprov harus segera melakukan perbaikan agar masalah ini tidak terulang,” tutupnya.
