Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki peran positif dalam mempercepat investasi.
Menurut Erick, Danantara merupakan terobosan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa bergantung pada APBN.
“Ini bisa mengintervensi percepatan investasi atau pertumbuhan ekonomi, seperti hilirisasi pangan, listrik, dan energi,” jelas Erick di Jakarta, Senin (6/2).
Pembentukan BPI Danantara diatur dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru saja disahkan. UU ini merupakan revisi ketiga dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Erick menolak berkomentar mengenai penunjukannya sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. “Saya belum bisa berkomentar jika belum ada keputusan resmi,” ujarnya.
Selain itu, Erick menyampaikan bahwa UU BUMN yang baru akan mempercepat konsolidasi BUMN, baik melalui penutupan maupun penggabungan. Sebelumnya, proses ini memakan waktu 2-3 tahun, namun dengan UU baru, waktu yang dibutuhkan hanya 6 bulan.
“Ada tiga hal positif dalam RUU BUMN, salah satunya percepatan konsolidasi BUMN,” kata Erick.
