Padang – Sorotan tajam terhadap pengelolaan keuangan daerah Sumatera Barat (Sumbar) tahun anggaran 2024 dilayangkan oleh DPRD setempat.
Hal ini mencuat dalam sidang paripurna yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dalam sidang paripurna penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat (11/7), terungkap adanya defisit Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp400 miliar dan utang jangka pendek mencapai Rp510 miliar.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang memimpin jalannya sidang, mengungkapkan realisasi PAD tahun lalu hanya mencapai 88,03 persen dari target yang telah ditetapkan.
Ia menilai, kondisi defisit ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah. “Angka kekurangan PAD yang mencapai ratusan miliar ini harus menjadi perhatian seluruh jajaran Pemprov. Tanpa kinerja pendapatan yang optimal, kita akan terus terbebani oleh kekurangan anggaran dan bergantung pada pusat,” tegas Muhidi.
lebih lanjut, DPRD juga menyoroti beban utang jangka pendek senilai Rp510 miliar yang mendesak untuk diselesaikan melalui skema Perubahan APBD 2025.
Kondisi ini dinilai akan semakin membebani keuangan daerah dan berpotensi menghambat keberlangsungan program prioritas.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap biasa. Jika tidak segera dicarikan solusi,maka APBD Perubahan 2025 akan terbebani secara signifikan dan berdampak pada pelayanan publik,” lanjutnya.
DPRD mencatat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian PAD, di antaranya adalah tidak adanya data potensi pajak yang valid, penetapan target yang tidak realistis, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta minimnya inovasi dari OPD teknis dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.
Juru bicara pansus menyampaikan laporan akhir pembahasan ranperda.
“Beberapa OPD terkait belum maksimal bekerja. Inovasi untuk menggali pendapatan baru sangat minim. Ini harus jadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemprov,” tegasnya.
