PADANG – Realisasi anggaran Pemerintah kota (Pemko) Padang pada semester pertama tahun 2025 menjadi sorotan. Dari total anggaran Rp2,8 triliun, baru 45,23 persen yang terealisasi, sehingga Pemko Padang berupaya keras untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Setdako Padang, Erwin, memaparkan data Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) semester pertama dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Semester I Tahun Anggaran 2025 di Ruangan Abu Bakar Ja’ar, Balaikota Aie pacah, Kamis (14/8/2025). “Realisasi fisik tercatat 60,34 persen dari target 74,85 persen dan realisasi keuangan 45,23 persen dari target 62,96 persen,” jelasnya.
Berdasarkan data kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD),lima instansi dengan realisasi fisik tertinggi hingga Juli 2025 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (85,15 persen),Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (82,67 persen),Badan Pengelola Keuangan dan Aset (80,82 persen),Kecamatan Kuranji (79,88 persen),dan Bagian Organisasi (77,50 persen). Sementara itu,lima OPD dengan realisasi keuangan tertinggi adalah bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (68,65 persen),Sekretariat DPRD (59,16 persen),Inspektorat (58,72 persen),Bagian Kesejahteraan Rakyat (58,01 persen),dan Dinas Perdagangan (54,06 persen).
Erwin juga menyampaikan data OPD dengan realisasi fisik serta keuangan terendah, serta beberapa faktor penyebab rendahnya capaian RFK hingga juli 2025. Faktor-faktor tersebut di antaranya pembatalan kegiatan karena efisiensi anggaran, perubahan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, perubahan aplikasi e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, penerapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaru yang belum tersedia, serta proses APBD Perubahan yang dilakukan lebih awal.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya kinerja nyata untuk kepentingan masyarakat. Ia menegaskan akan memberlakukan sistem reward dan punishment bagi OPD berdasarkan kinerja. “Target harus tercapai, dan kalau bisa hingga 100 persen di akhir tahun. Masih ada waktu empat bulan untuk memaksimalkan serapan anggaran,” tegas maigus Nasir.
Maigus Nasir juga menyoroti lemahnya koordinasi dan sosialisasi antar perangkat daerah yang dinilai menghambat pelaksanaan program di lapangan. Untuk itu, ia meminta seluruh OPD segera menyamakan persepsi, memperbaiki perencanaan, dan memaksimalkan sumber daya agar kinerja meningkat di triwulan ketiga.”bagi yang sudah mencapai target,kita apresiasi. Bagi yang belum, mari kita benahi bersama. Jangan sampai ada yang gagal dalam capaian target serapan anggaran, baik fisik maupun keuangan,” pungkasnya.
