Jakarta – DPR RI memberikan sinyal positif terhadap RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah.
Ketua komisi XI DPR RI,Mukhamad Misbakhun,menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi RAPBN 2026 demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Misbakhun menilai Nota Keuangan dan RAPBN 2026 memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang cermat.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 dapat tercapai jika program prioritas dan reformasi struktural dilaksanakan secara konsisten.
“Kurs rupiah yang dipatok pada Rp16.500 per dolar AS serta yield Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,9 persen mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam merespons gejolak pasar global,” ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Misbakhun mengingatkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada stabilitas makro, tetapi juga pada masalah struktural seperti produktivitas industri, ketergantungan impor pangan dan energi, serta penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara.
Ia juga menyoroti target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari sebagai indikator penting bagi ketahanan energi.
“Lifting minyak nasional kita saat ini sudah melebihi target APBN 2025, sudah menyentuh 608 ribu barel per hari. Jadi saya kira target tersebut sangat realistis,” katanya.
Selain itu, Misbakhun mewanti-wanti adanya risiko global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik, serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.
Di sisi domestik, tantangan meliputi pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital.
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan hanya besar secara nominal, agar defisit sekitar 2,4-2,6 persen PDB atau Rp638,8 triliun benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan.
“Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 ini agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan essential dan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global,” tegasnya.
Misbakhun juga memberikan apresiasi atas nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kehadiran langsung Presiden Prabowo di forum parlemen menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap transparansi fiskal dan arah pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan visi fiskal dan ekonomi secara terbuka saja, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah tantangan global dan domestik,” katanya.
