Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan para Wakil Ketua menandatangani nota persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (15/8/2025).
Maigus nasir mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menetapkan KUA dan PPAS sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD di tahun anggaran 2026. KUA-PPAS sangat penting, karena terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ujarnya.
Rapat Paripurna tersebut diawali dengan laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi dan pembacaan konsep keputusan dewan.
Lebih lanjut, Maigus Nasir menjelaskan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026 mencapai Rp3,003 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,126 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,877 triliun.
“Untuk pendapatan daerah di 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp177,82 miliar dibandingkan dari APBD induk tahun 2025,” paparnya.
Maigus juga menekankan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 menggunakan pendekatan teknokratik.
Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh program dan kebijakan anggaran mengacu pada visi dan misi Kejayaan Kota Padang serta sembilan Program unggulan (Progul) yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Ini menjadi komitmen saya bersama Bapak wali Kota Fadly Amran dalam mewujudkan pembangunan Kota Padang yang terarah dan berkelanjutan,” pungkas Wakil Wali Kota.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan KUA-PPAS merupakan pagu yang akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD 2026.
Ia berharap APBD Kota Padang TA 2026 dapat disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
