Jakarta – Komisi XII DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap agenda hilirisasi mineral dan batubara yang digagas pemerintahan Presiden prabowo Subianto.Langkah ini dipandang sebagai kunci untuk memperkuat perekonomian nasional, sejalan dengan janji kampanye yang telah diikrarkan.
Anggota komisi XII DPR RI, Cek Endra, dari Fraksi Partai golkar, menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah krusial untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. menurutnya, strategi ini akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri. “Sejak awal, Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai prioritas strategis,” ujar cek Endra di Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ia menambahkan, “Arahnya jelas, mengubah struktur ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. kebijakan ini bukan hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah yang merata.”
Presiden Prabowo,dalam pidato penyampaian Nota keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR dan DPD RI,kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memfokuskan agenda hilirisasi.Ia menekankan bahwa langkah ini akan memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian serta menciptakan lapangan kerja yang luas di berbagai daerah. Prabowo juga menyoroti tren peningkatan ekspor nasional sebagai dampak positif dari semakin banyaknya produk hilirisasi yang memasuki pasar global.
Cek Endra mengakui bahwa hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) dan sektor nikel masih menghadapi tantangan.Hilirisasi batubara menjadi DME belum mencapai target operasional yang diharapkan, sementara sektor nikel sempat menghadapi isu lingkungan di Raja Ampat.”Tantangan ini harus direspons dengan penguatan tata kelola, percepatan adopsi teknologi bersih, dan penerapan standar lingkungan yang ketat,” kata Cek endra.Ia menambahkan, “Dengan langkah perbaikan yang tepat, sektor ini akan tetap menjadi motor hilirisasi yang berkelanjutan.”
Cek Endra juga mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, yang mengajukan 18 proyek hilirisasi lintas sektor dengan nilai total investasi sekitar US$38,63 miliar atau setara Rp618,13 triliun. Delapan proyek di antaranya berfokus pada hilirisasi mineral dan batubara, termasuk pembangunan fasilitas DME, smelter nikel, pengolahan bauksit, mangan, dan stainless steel, dengan nilai investasi sekitar Rp321,8 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hampir 105 ribu orang. Seluruh proyek tersebut telah menyelesaikan tahap pra-feasibility study (pra-FS) yang dikerjakan oleh danantara. Tahapan selanjutnya meliputi finalisasi skema pembiayaan, penentuan mitra strategis, penetapan lokasi, serta penyusunan mitigasi sosial dan lingkungan. “Pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas. DPR akan mengawal agar transisi dari pra-FS ke tahap eksekusi berjalan tepat waktu dan sesuai standar,” jelasnya.
Menanggapi pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR yang menekankan pemberantasan tambang ilegal, Cek Endra menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, praktik tambang ilegal merugikan negara hingga Rp300 triliun per tahun, merusak lingkungan, menghilangkan potensi penerimaan negara, dan mengganggu pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi.
“Pemberantasan tambang ilegal adalah bagian integral dari strategi hilirisasi,” tegasnya. “Penegakan hukum yang tegas akan memastikan pasokan bahan baku berasal dari sumber legal dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Cek Endra optimistis bahwa jika seluruh agenda hilirisasi dapat dieksekusi tepat waktu dan didukung dengan pemberantasan tambang ilegal, Indonesia akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. “Dengan kontribusi hilirisasi yang kian besar terhadap PDB, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 adalah sangat realistis. Ini akan menjadi lompatan besar bagi daya saing ekonomi kita,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jambi itu.
