padang – Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) meningkatkan pengawasan data pemilih secara ketat menjelang Pemilu 2027.
pengawasan ini difokuskan pada pencocokan dan penelitian data pemilih untuk memastikan akurasi.
bawaslu Sumbar menggelar rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan III tahun 2025, Sabtu (20/9/2025), di ruang sidang Bawaslu Sumbar.
ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Bawaslu Sumbar dan Bawaslu kabupaten/kota se-Sumbar.
Bawaslu sumbar menegaskan, pengawasan data pemilu adalah amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
Undang-undang ini mengatur empat metode pengawasan,termasuk pencegahan potensi masalah.
Koordinator Divisi Pencegahan,Parmas,dan Humas Bawaslu Sumbar,Muhammad Khadafi,menyatakan pengawasan wajib dilakukan secara detail.
“proses coklit dijadwalkan pada awal Oktober 2025, sementara coktas berlangsung pada akhir bulan,” jelas khadafi.
Anggaran pengawasan juga telah disiapkan untuk mendukung kegiatan ini.
Koordinator Divisi penanganan Pelanggaran, data, dan Informasi bawaslu Sumbar, Vifner, menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi.
“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa, lapas, dan Disdukcapil,” kata Vifner.
koordinasi ini bertujuan agar perkembangan data pemilih berjalan baik dan kesalahan bisa dicegah.
Vifner juga mengingatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan status kependudukan.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan seluruh proses non-tahapan harus tetap diawasi.
“Kita harus mengawal agar proses berjalan baik,” ujarnya.
Bagja menilai kerja ekstra Bawaslu di Sumbar adalah ikhtiar menjaga kualitas demokrasi.
Bawaslu Sumbar berharap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi fondasi kokoh bagi Pemilu mendatang.
