Jakarta – Pemerintah memastikan stok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi aman dan terkendali untuk memenuhi kebutuhan operasional petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
Jaminan pasokan BBM ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, yang menyebut kuota dan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman.
Eko menilai kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta disebabkan oleh masalah manajemen rantai pasok.
“Kuota dan pasokan bahan bakar minyak atau BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali,” ujar Eko dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Sebagai anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Eko menekankan bahwa kuota impor BBM nonsubsidi untuk SPBU swasta naik 110 persen dari tahun sebelumnya.
“Secara nasional stok BBM subsidi aman, dan petani serta masyarakat nelayan tidak perlu khawatir, dan dipastikan tidak ada kelangkaan di seluruh Indonesia,” tegasnya.Eko juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga pasokan energi, terutama untuk operasional alat sistem pertanian, kapal nelayan, dan industri kecil.
Pemerintah telah menetapkan total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (kl).
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalokasikan kuota BBM bersubsidi bagi kelompok nelayan kecil/sektor perikanan atau Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar nelayan sekitar 2,3 juta sampai 2,4 juta kl dan berkomitmen pasokan tetap aman dan terkendali.
