padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyoroti keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Kabupaten pasaman Barat.
Sorotan ini disampaikan dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baru-baru ini.
Muhidi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk segera menindaklanjuti masalah ini.
Tujuannya, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Hingga saat ini, saya belum menerima laporan terkait tindak lanjut persoalan TKA ilegal di pasaman Barat,” ujar Muhidi.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat melalui aksi unjuk rasa juga menyoroti masalah ini.”Perlu langkah tegas untuk menertibkan dan mengeluarkan TKA ilegal tersebut,” tegasnya.
Politisi PKS ini menyebut isu TKA ilegal telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menyelesaikan masalah ini.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Semua pihak harus serius menindaklanjuti keresahan masyarakat,” kata Muhidi.
selain itu, Muhidi juga menyinggung proyek geotermal Tandikek Singgalang yang menjadi perhatian publik.
Ia mempertanyakan perkembangan proyek tersebut, terutama terkait aspek sosial, lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
“Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai aturan dan memperhatikan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
