Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong penyempurnaan regulasi terkait penjaminan mutu dan akreditasi lembaga pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan model Corporate University, serta percepatan inovasi pembelajaran digital.
Dorongan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan sejumlah tantangan dalam kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi pelatihan ASN.
Beberapa tantangan yang teridentifikasi antara lain ketidaksinkronan standar pembelajaran, instrumen akreditasi yang masih bersifat administratif, serta belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu.
LAN memandang lembaga pelatihan ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Corporate University.
Lembaga pelatihan diharapkan dapat berperan sebagai strategic partner, learning orchestrator, knowlege hub, innovation incubator, dan quality assurance center.
Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan kapasitas dan Pembelajaran ASN, Army Winarty, menjelaskan bahwa LAN fokus pada empat area utama dalam kebijakan baru.
Keempat area tersebut adalah penguatan standar dan siklus penjaminan mutu pembelajaran, penyederhanaan mekanisme akreditasi, standarisasi dokumen dan proses penyelenggaraan pelatihan, serta pemetaan dampak kebijakan bagi penyelenggara pelatihan ASN.
“Penting adanya pembentukan kolaborasi antar subsistem pembelajaran,” ujar Army dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Army menambahkan, setiap lembaga pelatihan dapat menjalankan perannya sebagai enabler (penyedia dukungan), provider (penyelenggara layanan pembelajaran), dan user (penerima manfaat layanan pembelajaran).
Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran, Meita Ahadiyati Kartikaningsih, menyampaikan bahwa arah kebijakan akreditasi disusun untuk penguatan standar nasional mutu pembelajaran, integrasi penjaminan mutu dengan sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu), penguatan ekosistem governance penjaminan mutu, dan evaluasi pembelajaran berbasis dampak.
