Denpasar – Pekerja di Bali bisa bernapas lega. Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan kenaikan Upah Minimum provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp199.870.
Usulan ini telah diajukan ke Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk mendapatkan persetujuan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menjelaskan kenaikan ini merupakan hasil keputusan Dewan Pengupahan.
Dewan ini melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha.
“Kurang lebih naik Rp199.870, artinya ini hasil diskusi bahwa daerah diberikan kesempatan untuk menentukan menggunakan ring alpha,” ujar Setiawan, Senin (22/12/2025).
Setiawan menambahkan, tantangan di Bali adalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Jika disetujui, UMP Bali 2026 akan menjadi Rp3.196.430.
Angka ini naik 6,67 persen dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.996.560.
Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan UMP dari 2024 ke 2025 yang sebesar 6,5 persen.
Menurut Setiawan, keputusan Dewan Pengupahan secara teori telah mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Namun, ia mengakui nominal UMP yang diusulkan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di Bali.
“Kalau faktanya dengan komponen biaya hidup layak kan masih jauh. Ini tantangan bersama sebenarnya,” katanya.
Setiawan menambahkan, peran pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi merata di semua kabupaten/kota, tidak hanya terpusat di ibu kota.
Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor usaha yang memberikan dampak ekonomi tertinggi.
Pekerja di sektor ini akan menerima upah di atas UMP yang berlaku.
Untuk Bali, Dewan Pengupahan sepakat UMP sektoral diterapkan pada sektor pariwisata, khususnya usaha penyediaan jasa akomodasi serta makan dan minum.
Pada sektor ini, upah pekerja akan mendapat tambahan sekitar Rp50 ribu dari besaran UMP Bali.
Keputusan final mengenai besaran UMP Bali 2026 masih menunggu persetujuan Gubernur Bali sebelum resmi diberlakukan.
