Dharmasraya – Masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mengeluhkan kondisi keuangan daerah dan pelayanan publik yang dinilai belum optimal. Warga menanti langkah konkret dari Pemkab Dharmasraya serta pengawasan dari DPRD setempat.
Sorotan utama tertuju pada defisit anggaran yang mencapai Rp113 miliar. Penyebabnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum digarap secara maksimal.
Selain itu, potensi penerimaan dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari sejumlah perusahaan juga belum sepenuhnya tertagih.
Warga juga mengeluhkan kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di berbagai titik. Pemerintah daerah belum memberikan penjelasan terkait masalah ini, padahal PJU sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan publik.
RSUD Sungai Dareh juga menghadapi persoalan serius. dana jasa pelayanan kesehatan dilaporkan belum dibayarkan selama sekitar 10 bulan sejak tahun 2025. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) juga merasakan ketidakpastian. Hingga tahun 2026, belum ada kejelasan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Lebih memprihatinkan, sejumlah PPPK paruh waktu (PW) hanya menerima penghasilan sekitar Rp250 ribu per bulan, dengan alasan penyesuaian terhadap penghasilan sebelum pengangkatan.
Publik juga menanti kejelasan terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dana yang semula dikabarkan akan dipotong, namun akhirnya tidak jadi karena kebijakan bagi wilayah Sumatra terdampak bencana, hingga kini belum disosialisasikan secara transparan terkait realisasi dan pemanfaatannya.
Temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) tahun 2025 yang seharusnya ditindaklanjuti juga belum menunjukkan progres signifikan. Padahal, jika seluruh temuan BPK tersebut dapat ditagih, hal itu berpotensi menambah kas daerah.
Di tengah kondisi keuangan yang sulit, Bupati Dharmasraya, Annisa, telah berupaya melakukan efisiensi anggaran sejak tahun 2025. Pemerintah daerah mulai memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai menyerap anggaran besar agar pelaksanaannya difokuskan di dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.
Sejumlah langkah rasional dapat dilakukan Pemkab Dharmasraya untuk memberikan efek positif bagi masyarakat secara ekonomi.
Jika TPP ASN dapat dibayarkan segera, perputaran uang akan kembali menggeliat. Jika jasa pelayanan kesehatan di RSUD dituntaskan, kesejahteraan tenaga medis meningkat dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Jika pajak MBLB tertagih secara menyeluruh dan temuan BPK diselesaikan, kas daerah akan bertambah dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai kewajiban pemerintah.
Di tengah kondisi ini, publik mempertanyakan peran DPRD Dharmasraya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
DPRD didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan, sementara Pemkab Dharmasraya diharapkan bertindak cepat dan transparan.Aksi nyata,bukan sekadar janji,yang kini ditunggu masyarakat Dharmasraya.
