Padang – Gubernur Sumatera Barat,Mahyeldi Ansharullah,meminta dukungan komisi II DPR RI untuk mempercepat transfer Dana Transfer Ke daerah (TKD) yang batal dipotong.
Permintaan ini diajukan mengingat kebutuhan dana besar untuk pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Sumbar.
Mahyeldi berharap pengiriman TKD disertai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas. Hal ini agar daerah memiliki pedoman yang tepat dalam pemanfaatan dana tersebut.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan,” ujar Mahyeldi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
Ia menambahkan, TKD yang tidak jadi dipotong diharapkan segera dikirim ke daerah. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon.
“Termasuk juklak juknisnya, itu juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi melaporkan kondisi terkini pasca bencana di 16 kabupaten/kota. Total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
“Data jumlah korbannya adalah 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” ungkap Mahyeldi.
pemprov Sumbar menggunakan website satu data kebencanaan (dashboardbencana.sumbarprov.go.id) untuk transparansi penanganan bencana.
wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan kunjungan kerja ke Sumbar adalah bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat pasca bencana.
Sebelumnya, rombongan Komisi II DPR RI telah mengunjungi sejumlah titik kerusakan di Kota Padang.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
komisi II DPR RI berjanji akan menyuarakan aspirasi terkait dana TKD saat bertemu dengan kementerian terkait.
