Jakarta – Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) akan tetap terkendali di bawah 3 persen. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan fokus pada efisiensi belanja operasional dan peningkatan penerimaan negara.
Hal ini ditegaskan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara,Kamis (19/3).
“Arahan bapak Presiden yang pertama tentu terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” ujar Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan komitmen serupa. Ia menekankan bahwa defisit APBN akan dijaga di bawah ambang batas 3 persen.
“Aman tuh, saya enggak akan nembus (defisit APBN) 3 persen dari PDB ya, defisit.Saya mah jago,” kata Purbaya dengan nada optimistis.
Pemerintah juga memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit APBN.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah menghitung berbagai kemungkinan dan memprediksi kondisi masih aman.
“enggak (Perpu), sudah kita hitung, kita siapin semua kira-kira aman,” tegas Purbaya.
Purbaya meyakinkan bahwa upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi terus berjalan, didukung anggaran yang mengalir, sehingga defisit tetap terkendali di bawah 3 persen.
“Enggak (defisit mentok 3 persen), di sekitar 2,89-2,9 persen. Jadi dijaga di situ,” ungkapnya.
Kemenkeu, kata Purbaya, memiliki perhitungan yang matang terkait defisit APBN. Ia juga mengklaim bahwa cadangan yang dimiliki saat ini cukup banyak.”Jadi Anda engga usah takut,” imbuhnya.
Saldo Anggaran Lebih (SAL) saat ini berada di level aman, yakni Rp280 triliun.Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien. Menurutnya, efisiensi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi korupsi.
Pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Prabowo meyakini, jika dana tersebut tidak dipotong, akan membuka celah korupsi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” jelas Prabowo.
Prabowo menyoroti indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6,5, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.
ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi.
Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.
“Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30 persen dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien,” lanjutnya.
Prabowo menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Belanja rutin yang tidak esensial itu seperti biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
