Bandung – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota bandung menjadi sorotan. evaluasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang ini menekankan peran strategis PNS dan P3K dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penataan ASN, termasuk penghapusan tenaga non-ASN, bertujuan menciptakan sistem kerja yang lebih tertata dan profesional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kinerja ASN masih perlu ditingkatkan. Sebagian ASN dinilai bekerja pada standar minimum, kurang inovatif, dan belum menunjukkan semangat pelayanan publik yang maksimal.
Isu lelang jabatan juga menjadi catatan penting yang perlu dievaluasi agar tidak mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Kondisi ini semakin relevan jika dibandingkan dengan petugas kebersihan, tenaga pemilah sampah, dan guru honorer yang menerima penghasilan jauh lebih rendah. Terdapat kesenjangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
ASN yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan relatif lebih besar dituntut untuk menunjukkan profesionalisme, kinerja optimal, serta integritas yang tinggi.
Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemprov Jawa Barat juga menjadi sorotan. Kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan semangat pelayanan jika tidak diimbangi pengawasan dan indikator kinerja yang jelas.
Diharapkan, kebijakan serupa tidak diterapkan di Kota Bandung. Kehadiran ASN secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap dikedepankan.
Meski demikian, banyak ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu menghadirkan inovasi. Hal ini menjadi contoh positif yang perlu ditiru guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kompetitif.
