padang – Capaian realisasi rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi tohir menilai progres rehabilitasi lahan di Sumbar lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak lainnya di Sumatera.
“Dari target rehabilitasi lahan pertanian seluas 3.902 hektare rusak ringan dan sedang akibat bencana di Sumatera Barat, hingga saat ini sekitar 98 persen sudah berkontrak dan 50,8 persen di antaranya telah selesai direhabilitasi. Capaian ini lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatera,” ujar Tomsi Tohir.
Apresiasi itu disampaikan Tomsi saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang digelar secara virtual, Kamis (30/4/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski mencatat capaian positif, Tomsi mengingatkan masih ada dua daerah di Sumbar yang progresnya belum berjalan, yakni kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman.
Menanggapi kondisi itu, ia meminta komitmen pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyelesaian rehabilitasi lahan. Tomsi menegaskan Satgas menargetkan seluruh proses rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli, mengingat pada Agustus diperkirakan sudah memasuki musim kemarau.
Permintaan itu direspons positif oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman yang menyatakan sanggup menyelesaikan rehabilitasi lebih cepat, yakni pada akhir Mei 2026.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian Ali Jamil memaparkan total kerusakan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Dari jumlah itu, pemerintah menargetkan rehabilitasi seluas 42.000 hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
Dari target tersebut, sekitar 39.000 hektare lahan telah berkontrak, sementara 3.000 hektare lainnya masih dalam proses. Adapun dari lahan yang telah berkontrak, sekitar 12.000 hektare sudah selesai direhabilitasi, namun baru sekitar 1.700 hektare yang telah diolah kembali.
Dalam capaian itu, Sumbar mencatat realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lain. Dari target 3.902 hektare, realisasi kontrak sudah mencapai 98 persen dan penyelesaian fisik 50,8 persen.Angka ini jauh di atas capaian Aceh yang baru 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, serta rata-rata nasional sekitar 6 persen.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah diwakili Inspektur Daerah Provinsi Sumbar Andri yulika. Ia menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian rehabilitasi lahan akan terus didorong melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, unsur pengawasan seperti inspektorat serta dukungan TNI dan Polri akan terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan akuntabel.
“Alhamdulillah, kita bersyukur apa yang kita kerjakan mendapat apresiasi dari Kemendagri dan Kementan. Memang masih ada dua daerah yang belum berprogres, dan ini akan kita kawal bersama. Hasil rapat ini segera kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Andri Yulika usai mengikuti rapat.
